Politik Pengampunan Kripto: SBF Mengetuk Pintu Trump, Meski Pintu Itu Sudah Pernah Ditutup

(SeaPRwire) –

By: Julian Holbrooke

Permintaan pengampunan Sam Bankman-Fried adalah sebuah teater politik yang transparan. Seorang narapidana yang dihukum 25 tahun karena penipuan miliaran dolar, kini mencoba memanfaatkan iklim politik yang telah mengampuni tokoh-tokoh kripto kontroversial lainnya. Ini adalah langkah putus asa yang justru mengungkap betapa rapuhnya legitimasi industri aset digital ketika berhadapan dengan kekuasaan eksekutif.

[Fakta Pernyataan Resmi]: Mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried (34 tahun), secara resmi mengajukan permohonan pengampunan presiden. Permohonan itu tercatat di Kantor Pengacara Pengampunan Departemen Kehakiman AS dengan status “pending”. Dia sedang menjalani hukuman 25 tahun di fasilitas federal keamanan rendah di Santa Barbara, California, atas keyakinan penipuan dan konspirasi terkait keruntuhan FTX pada November 2022. Investigasi mengungkap kekurangan dana nasabah sekitar $8 miliar. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan dalam wawancara dengan The New York Times bahwa dia tidak berencana mengampuni Bankman-Fried.

[Niat Geopolitik Sebenarnya]: Pengajuan ini adalah manuver politik yang terencana. Selama setahun terakhir, Bankman-Fried telah menyelaraskan pernyataan publiknya dengan posisi pemerintahan Trump, termasuk mendukung kebijakan tertentu dan memuji pengampunan presiden sebelumnya. Orang tuanya, profesor Stanford Law School, juga dilaporkan menjajaki dukungan untuk permohonan ini. Targetnya jelas: masuk dalam daftar penerima pengampunan Trump yang telah mencakup pendiri Silk Road Ross Ulbricht, mantan CEO Binance Changpeng Zhao (CZ), dan pendiri BitMEX. Ini adalah upaya untuk mengubah hukuman pidana menjadi sebuah transaksi politik.

Upaya ini berjalan paralel dengan banding hukumnya. Namun, banding bergerak di pengadilan federal, sementara permohonan pengampunan bergerak di jalur administratif Departemen Kehakiman. Pemisahan ini menunjukkan strategi ganda: berjuang di ranah hukum sekaligus membuka pintu belakang politik. Permohonan itu diajukan meskipun juru bicara Gedung Putih telah merujuk pada pernyataan Trump sebelumnya yang menolak.

Pendulum geopolitik telah bergeser. Pengampunan presiden untuk tokoh-tokoh kripto telah menciptakan preseden berbahaya. Ini mengirim sinyal bahwa dalam ekosistem aset digital yang masih mencari legitimasi, keputusan pengadilan bisa dinegosiasikan ulang di koridor kekuasaan. Akhir dari permainan ini bukanlah keadilan, melainkan konsolidasi narasi bahwa industri ini terlalu besar dan terlalu terhubung secara politik untuk diatur sepenuhnya oleh hukum pidana konvensional.

Author bio: Julian Holbrooke, seorang analis hubungan internasional luar negeri yang kerap berkontribusi untuk surat kabar harian besar Eropa.